Indonesia dalam Terpaan Bencana
* * *
Sungguh ironis keadaan bangsa
Indonesia saat ini. Berbicara mengenai Indonesia, berarti berbicara mengenai
sejumlah kegagalan, bencana, dan tumpukan masalah yang hadir di tengah-tengah
kita. Mengawalai tahun 2007 ini, kita kerap dibikin pesimis dengan berbagai
persoalan yang belum dituntaskan, belum lagi berbagai bencana yang menimpa
bangsa ini: Apakah pemerintah akan bekerja baik untuk menyelesaikan berbagai
persoalan itu dan juga mampu memenuhi kebutuhan publik yang mendesak. Dari
berbagai persoalan yang menimpa, bencana di awal tahun patut diberikan perhatian
yang lebih.
Bencana yang terjadi di Indonesia
tidak lain disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang hidup sehat.
Bukan hanya rakyat yang patut di salahkan, tetapi pemerintah juga ikut
berperan. Kurangnyan perhatian dan kordinasi pemerintah dalam penanganan
bencana menjadi bom waktu. Tahun 2007 ini menjadi barometer kesuksesan dan
kegagalan kita dalam menyelamatkan sejumlah agenda publik dan memastikan
pembangunan bangsa ini dari bebas bencana berlangsung mulus atau tidak.
Untuk urusan penanganan bencana,
banjir, flu burung, dan lumpur lapindo patut diberikan catatan. Harus diakui
banjir kali ini berskala nasional. Buktinya bukan cuma di Jabodetabek, tetapi
di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Kiriman air dari Bogor ternyata
bukanlah satu-satunya penyebab. Lihat saja sejumlah potret hutan gundul,
susutnya lahan penyangga air oleh pembangunan beton, selain laut dan sungai
yang dijadikan tong sampah gaya nasional. Itu semua perlu ditilik sebagai
penyebab kolektif. Melihat itu semua, ganjil kalau ada pikiran banjir banding
tidak mungkin terjadi.
Banjir selalu berulang di tanah
air yang kita cintai ini. Kepekaan pemerintah terhadap bencana perlu
dihadirkan. Rakyat tak bisa menunggu obat banjir sampai saat banjir kembali
datang. Jika kepekaan pemerintah terhadap banjir kurang, maka kita harus siap
siaga menunggu kembali hancurnya berbagai infrastruktur dan tata kota akibat
banjir.
Di sisi lain, flu burung juga
menjadi momok di tengah-tengah kita. Flu burung kini menjadi bencana nasional
yang harus ditangani secara menyeluruh. Virus ini telah memakan korban yang
tidak sedikit, tercatat hampir seluruh provinsi di Inodnesia terjangkit virus
ini. Melihat hal ini, pemerintah harus cepat bergagas meminimalisasi penyebaran
virus ini. Namun untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus ini,
diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dan pemerintah tidak mempunyai cukup biaya
untuk itu. Ini sunguh menjadi sebuah bencana. Ketika biaya untuk penanganan flu
burung, elit-elit birokrat kita malah menyibukan diri mereka sendiri untuk
menguras uang rakyat.
Untuk bencana bencana lainnya
yang juga perlu mendapat perhatian kita dan diberi catatan adalah lumpur
lapindo. Lumpur panas Lapindo belum berhasil dikelola dan diantisipasi
dampaknya dengan baik. Pemerintah terlihat meremehkan lumpur panas di Sidoarjo.
Padahal hasil kajian Komnas HAM memberi kita bukti yang sahih dan valid: lumpur
panas di Sidoarjo telah merampas hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat, hak atas kesehatan, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan, dan tempat
tinggal yang layak, serta hak untuk mendapatkan informasi.
Bencana ekonomi, hukum, dan
politik
Indonesia bukann hanya ditimpa
bencana alam, tetapi juga tertimpa bencana ekonomi, hukum, dan bencana politik.
Bencana dalam bidang ekonomi merupakan salah satu komponen yang perlu
dievaluasi oleh kita dan terlebih oleh pemerintah. Pemerintah selalu berjanji
akan melakukan perbaikan, tetapi sampai sekarang tak ada perbaikan yang
signifikan, misalnya, kemiskinan masih terpampang mencolok, angka pengangguran
belum sukses ditekan, akses publik kepada sumber-sumber ekonomi masih terbatas,
mahalnya harga sembako, kelangkaan BBM, harga beras terus melonjak, sementara
pendapatan perkapita masyarakat belum meningkat tajam.
Kalau di bidang ekonomi,
kebijakan pemerintah banyak yang terlihat gagap dan kikuk, di bidang hukum kita
menyaksikan agenda pemberantasan korupsi masih berjalan di tempat. Sampai
tulisan ini dibuat, pemerintah belum bisa membuktikan janjinya untuk menegakkan
panji-panji hukum dengan tegas, terutama, kepada para koruptor kelas kakap.
Alih-alih menyeret koruptor kakap ke penjara, menuntaskan dugaan korupsi di
KPU, politik pemberantasan korupsi lebih dilakukan dengan tebang pilih.
Terbongkarnya dugaan korupsi mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri di akhir
tahun jelas tidak bisa dijadikan dasar kuat untuk menyebut tingginya komitmen
pemerintah terhadap agenda yang satu ini.
Di bidang poltik dapat dikatakan
juga sebagai bencana nasional. Mengapa demikian? Karena kurang adanya kordinaso
dan konsolidasi yang merata di antara elit-elit birokrat kita sehingga membuat
agenda demokrasi tidak berjalan dengan semestinya. Ini jelas sangat berpengaruh
bagi kehidupan rakyat. Rakyat menaruh harapan besar kepeda eli-elit birokrat
kita untuk menjalankan amanah demokrasi, tetapi apa yang terjadi, rakyat
menjadi kecewa akibat adanya benturan kepentingan di antara eli-elit biroktar
kita
Apa yang salah?
Adakah sehingga banyak persoalan
publik tak sukses dikelola pemerintah? Sesungguhnya, pemerintahan ini tengah
mengidap satu persoalan serius yang tak disadarinya dari dulu: ketidakcakapan
mengelola masalah dengan sangat baik lewat kebijakan yang tepat. Ketidakcakapan
jelas akan berbuntut pada berlarut-larutnya masalah, hingga masalah itu
membesar seperti bola salju yang terus menggelinding dan akhirnya menimbulkan
masalah baru. Sejumlah langkah solutif yang diambil pemerintah malah tak
efektif pada tingkat operasionalnya. Sampai saat ini, kita menonton kebijakan
dirumuskan dan dikerjakan, tapi hasil akhirnya mengecewakan.
Karena itu, ada satu cacatan
bahwa pemerintah yang “sukses kerja” tentu tak sama dengan “sekedar sukses”.
“Sukses kerja” menuntut sejumlah syarat penting: komitmen pemerintah pada
kebijakan yang baik, kena sasaran, dan bekerja memuaskan. Terbalik dengan
“sekedar sukses”. Walau kebijakan
dirumuskan untuk menyelesaikan masalah, belum tentu sukses yang dituai.
Keberhasilan sesaatlah yang kita lihat. Seolah-olah masalah di berbagai bidang
tertangani, tapi sesungguhnya tidak, karena hasilnya tak memuaskan. Apabila semua syarat penting di atas telah
terlaksana dengan baik, maka harapan kita semua agar bangsa ini terlepas dari
bencana akan tercapai.
